Gereja Santa Bernadet, Pinang

Sejarah

Paroki Ciledug lahir dari perkembangan umat Katolik di wilayah sekitar Kecamatan Ciledug di Kota Tangerang. Pada 11 Februari 1990, Uskup Agung Jakarta, Leo Soekoto, S.J., meresmikan Paroki Ciledug sebagai paroki baru dan ke-41 di KAJ. Paroki ini meliputi sekitar tujuh kecamatan, yakni lima kecamatan di Kota Tangerang (meliputi Ciledug, Cipondoh, Karang Tengah, Larangan, Pinang) dan dua kecamatan di Kota Tangerang Selatan (Pondok Aren dan Serpong Utara). Paroki Ciledug merupakan pemekaran dari Gereja Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda, Tangerang. Uskup Agung Soekoto menetapkan R.P. Ludo Reekmans, C.I.C.M., sebagai Pastor Kepala Paroki yang pertama.

Karena belum memiliki tempat peribadatan yang bersifat permanen, kegiatan ibadah dilakukan secara bergiliran di berbagai lokasi sementara. Beberapa di antaranya adalah bekas bedeng di Kompleks Perumahan Ciledug Indah, bekas gudang padi di Kompleks Asrama Polri Ciledug, serta Gudang Arsip di Kompleks Keuangan Karang Tengah, Ciledug.

Rencana pembangunan

Panitia Pembangunan Gereja kemudian dibentuk untuk mengupayakan perizinan pendirian rumah ibadat. Wali Kota Tangerang kemudian menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang memungkinkan pembangunan di samping Bangunan Sekolah Sementara (BSS) Sang Timur berupa gedung serba guna pada 14 November 2003. Panitia kembali meminta izin dari warga Kompleks Departemen Keuangan untuk akses jalan guna kelancaran proses pembangunan. Namun, pembangunan menghadapi hambatan ketika sejumlah warga mulai melayangkan protes. Untuk menyelesaikan permasalahan, panitia memutuskan untuk membeli tanah sehingga Sekolah Sang Timur dan gereja memiliki akses jalan sendiri tanpa bergantung pada jalan kompleks. Sementara proses pembelian tanah berlangsung dan upaya mediasi dilakukan, Departemen Agama Kota Tangerang meminta pengehentian penggunaan gedung sekolah sebagai tempat ibadah pada 29 Juli 2004. Lurah Karang Tengah juga melakukan pencabutan surat izin penggunaan BSS sebagai tempat peribadatan yang pernah dikeluarkan pada 1992. Hal tersebut memicu aksi penolakan yang lebih keras dari kelompok massa yang menghentikan paksa kegiatan misa di BSS pada 3 Oktober 2004. Penolakan ini juga melibatkan penutupan akses ke lokasi BSS dan Sekolah Sang Timur dengan sebuah tembok permanen, sehingga umat kehilangan tempat ibadatnya.

Pada tahun 2008, umat yang bermukim di sekitar Perumahan Tarakanita, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, mengadakan misa di Aula Tarakanita. Meskipun sempat menghadapi keberatan dari masyarakat setempat, kegiatan misa dapat dilanjutkan dengan adanya jaminan secara lisan dari beberapa tokoh masyarakat. Ketika situasi mulai kondusif, misa rutin setiap Minggu mulai diadakan dan mendapatkan dukungan dari warga sekitar, termasuk melalui pengumpulan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai tanda persetujuan pembangunan rumah ibadat di lokasi tersebut.

Pada tahun 2013, Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang bersama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Tangerang memberikan rekomendasi pembangunan Gedung Gereja Santa Bernadet di Kelurahan Sudimara Pinang. Wali Kota Tangerang Wahidin Halim menerbitkan IMB untuk gereja dan gedung karya sosial serta pastoran. Namun, tantangan kembali muncul saat sekelompok warga dari Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) Sudimara Pinang menolak keberadaan gereja dan melakukan penutupan secara paksa terhadap pintu gerbang gereja yang mengakses kawasan Graha Raya.

Dinamika kembali terjadi ketika gerbang gereja yang digembok selama delapan bulan akhirnya dibuka oleh pengurus gereja dengan pengawalan dari pihak kepolisian. Pembangunan gedung gereja pun dimulai, yang diawali dengan pemasangan tiang-tiang pancang dan sejumlah pembenahan di sekitar lokasi pembangunan. Sebelumnya, IMB sudah didapatkan pada tanggal 11 September 2013. Sejumlah massa kemudian melakukan aksi unjuk rasa pada 22 September 2013. Mereka berpendapat bahwa pendirian gereja ini merupakan upaya Kristenisasi dan hendak dibangun menjadi gereja terbesar di Asia Tenggara.

FUIB juga sempat mengajukan gugatan kepada Wali Kota Tangerang ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang untuk membatalkan IMB tersebut. Pada 11 Desember 2014, PTUN Serang memutuskan untuk mencabut Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut. Pada 8 Mei 2015, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menguatkan putusan PTUN Serang dalam hal pencabutan IMB. Mahkamah Agung juga menguatkan putusan pencabutan itu setelah melalui upaya kasasi pada 23 November 2015 dan peninjauan kembali (PK) pada 4 Agustus 2016.

Pembangunan gereja

Setelah melalui beberapa rintangan termasuk lokasi peribadatan yang berpindah-pindah, Wali Kota Tangerang kembali menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan pada tanggal 14 Juli 2021. Pembangunan ini juga sempat diberitakan mengalami penolakan warga, tetapi pembangunan gereja kemudian tetap dapat berlanjut. Peletakan batu pertama berlangsung pada 8 Agustus 2021, yang dihadiri oleh Uskup Agung Jakarta, Ignatius Kardinal Suharyo dan sejumlah tokoh masyarakat di sekitar lokasi gereja. Dalam upacara ini, terdapat usulan untuk mengubah nama Paroki Ciledug menjadi Paroki Pinang yang juga diresmikan pada hari tersebut.

Proses hukum kembali bergulir dengan hasil menolak permohonan pencabutan IMB Gereja. Proses hukum berlangsung secara berjenjang, dimulai dari putusan PTUN Serang yang dibacakan pada 5 April 2022, kemudian berlanjut ke tingkat Pengadilan Tinggi TUN Jakarta yang putusannya dibacakan pada 23 Agustus 2022, dan mendapat putusan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung pada 22 Desember 2022.

Bangunan gereja pertama yang baru pertama kali digunakan dalam Perayaan Ekaristi Hari Ulang Tahun Paroki Pinang pada tanggal 12 Februari 2023. Gereja ini diberkati pada tanggal 11 Juni 2023 oleh Kardinal Suharyo. Pada 6 Desember 2024, Gereja Santa Bernadet menjadi lokasi penyelenggaraan bagi dua imam CICM (Congregatio Immaculati Cordis Mariae).